BANDUNG,- Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Bayu Satya Prawira, menyoroti minimnya alokasi anggaran dan regulasi pendukung bagi sektor pariwisata.
Padahal sektor ini dinilai mampu mendongkrak perekonomian masyarakat sekaligus menjadi sumber penting Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Pariwisata memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal dan kontributor PAD. Namun sayangnya, dari sisi anggaran maupun regulasi, dukungan yang diberikan masih sangat terbatas,” ujar Bayu.
Ia menjelaskan, berdasarkan pendalaman dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD Perubahan (RKUAPPS), komposisi anggaran masih didominasi oleh belanja pegawai—terutama akibat penambahan CPNS dan P3K.
Kondisi ini menggerus alokasi belanja untuk sektor-sektor strategis lainnya, termasuk pariwisata.
“Belanja pegawai membengkak, sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan, termasuk di pariwisata, menjadi terbatas,” tambahnya.
Permasalahan diperparah dengan penurunan dana transfer daerah dari pemerintah pusat sebesar 2,6%.
Menurut Bayu, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun program kerja.
“Dengan berkurangnya dana transfer, otomatis PAD harus dioptimalkan untuk menutup defisit anggaran. Pariwisata seharusnya jadi salah satu fokus utama dalam strategi peningkatan PAD,” tegasnya.
Meski demikian, Bayu mengakui bahwa keputusan teknis anggaran ada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia berharap, dalam pembahasan Badan Anggaran DPRD Jabar nanti, potensi pariwisata bisa menjadi pertimbangan serius.
"Kami di Komisi II kan terus memberikan dukungan agar sektor pariwisata mendapat perhatian yang layak dalam APBD,” pungkasnya.
