INDRAMAYU,- Pengawasan terhadap jalannya pemerintahan tidak bisa hanya diserahkan kepada lembaga legislatif.
Hal itu menjadi pesan utama dari Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, saat berdialog dengan masyarakat Desa Kroya, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu, Minggu (19/10).
Kegiatan yang dikemas dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan itu menjadi ruang edukasi publik agar masyarakat memahami hak dan tanggung jawabnya dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah.
“Fungsi pengawasan merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga transparansi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, upaya konkret memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah berjalan tepat sasaran serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Ono Surono di hadapan peserta yang memenuhi Aula Balai Desa Kroya.
Menurutnya, masyarakat harus menjadi bagian aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan di lingkungannya.
Ia menilai, pengawasan publik yang kuat akan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“Pengawasan bukan hanya menjadi tugas legislatif, wartawan, LSM atau lembaga terkait, tetapi juga hak dan kewajiban setiap warga negara, agar pembangunan daerah bisa diwujudkan sesuai peruntukan dan dapat dirasakan bersama manfaatnya,” lanjut Ono.
Dalam sesi dialog, sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari kondisi jalan rusak, kebutuhan sarana pertanian, hingga akses layanan pendidikan dan kesehatan. Ono menampung seluruh masukan itu sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan provinsi.
“Kalau reses itu fokus pada menyerap aspirasi masyarakat, sedangkan kegiatan pengawasan seperti ini lebih bersifat edukatif, meskipun tujuannya sama-sama untuk menyerap aspirasi,” ujarnya menutup pertemuan.
Kegiatan di Kroya ini menjadi bagian dari upaya DPRD Jawa Barat memperkuat fungsi pengawasan dan keterlibatan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui dialog langsung seperti ini, diharapkan kesadaran warga untuk turut mengawal pembangunan meningkat, sehingga setiap kebijakan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. (*)
